#hukum_indah : RINGKASAN PENTING PERATURAN SURAT EDARAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) Nomor SE-06/D.05/2013 - Penetapan Tarif Premi Asuransi

RINGKASAN PENTING PERATURAN

SURAT EDARAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)

Nomor SE-06/D.05/2013

                                                                                                       #hukum_indah

Created by Jon Warif Sitorus

Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014.

Lini Usaha yang diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) ini adalah Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Harta Benda serta beberapa jenis risiko Asuransi khusus (Banjir, Gempa bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami). Setiap Perusahaan Asuransi wajib mematuhi SEOJK ini dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi.

A.        PENETAPAN TARIF PREMI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

·         Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan komisi kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank dan Perusahaan Pembiayaan yang berhubungan dengan perolehan bisnis. Biaya akuisisi yang diperkenankan hanya dalam bentuk komisi dan imbalan jasa (fee). Besarnya Biaya Akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

·         Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan diskon kepada tertanggung langsung. Hanya dapat dilakukan untuk polis perpanjangan dengan  objek  asuransi  yang  sama  di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya. Besarnya diskon tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari tarif premi.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  yang  bertindak sebagai penanggung ulang dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memberikan komisi reasuransi proporsional yang mengacu kepada On Gross Rate (OGR) dengan ketentuan sebagai berikut:

o   Maksimal 37,50% untuk treaty proporsional;

o   Maksimal 35,00% untuk facultative.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  tidak  diperkenankan  menempatkan risiko berbasis On Nett Rate (ONR) atau rate as agreed

·         Ketentuan ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2014. Perusahaan   Asuransi   Umum   diberikan   masa transisi untuk melakukan penyesuaian paling lambat 28 Februari 2014. Perusahaan  Asuransi  Umum yang melakukan kerjasama dengan Bank atau Perusahaan Pembiayaan harus    memberlakukan ketentuan tarif ini mulai tanggal 1 Maret 2014.

·         Besaran Tarif Premi (rate) dibuat dan ditentukan batas atas dan batas bawah untuk tiap kategori dan dibedakan berdasarkan wilayah kendaraan bermotor beroperasi.

·         Tarif   premi   berdasarkan   lokasi   kendaraan   bermotor   beroperasi   dengan pembagian sebagai berikut:

o   WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya

o   WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten

o   WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2

·         Perusahaan Asuransi Umum wajib mengenakan premi tambahan apabila :

o   Usia kendaraan di atas 5 tahun dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima per seratus) per tahun untuk jenis pertanggungan comprehensive.

o   Memberikan perluasan  jaminan seperti perluasan jaminan  gempa bumi, banjir, risiko kerusuhan dan huru-hara, terorisme dan sabotase, tanggung jawab hukum pihak ketiga, kecelakaan diri pengemudi/penumpang, tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

o   Memberikan   fitur-fitur   layanan   tambahan   seperti   layanan darurat (emergency   road   assistance),   mobil   pengganti,   penggunaan bengkel authorized,  penggunaan  bengkel  khusus  yang  lebih  mahal  atau  fitur tambahan lainnya.

·         Perusahaan Asuransi Umum wajib memberlakukan ketentuan risiko sendiri minimum sebesar  Rp300.000,00 setiap kejadian.

·         Besaran  premi  serta  syarat  dan  ketentuan  (terms   &   conditions)  untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portfolio dengan risiko yang lebih   tinggi   seperti   kendaraan   truk   tangki,   taksi,   kendaraan   dengan penggunaan komersial dan sejenisnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional underwriter.

Nb : “ besaran harga tarif premi dan ketentuan perluasannya diatur dalam Tabel I A dan Tabel I B di Lampiran I Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013.”                                                                                        

Created by Jon Warif Sitorus

B.        PENETAPAN TARIF PREMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

·         Asuransi  Harta  Benda  adalah  asuransi  yang  menjamin  harta  benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (FLEXAS- Fire, Ligthning, Explosion,  Aircraft Impact  and  Smoke)  yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis Industrial  All  Risks  (IAR)  Munich  Re  wording,  Property  All  Risks  (PAR) Munich Re wording, Commercial All Riks, manuscript wording, ABI wording, Mark IV/V, termasuk Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko FLEXAS.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  yang  memasarkan  Asuransi  Harta  Benda wajib memberlakukan tarif premi sebagaimana tercantum pada Tabel II.A untuk jaminan terhadap risiko FLEXAS. Tarif premi yang diatur dalam surat edaran ini adalah tarif premi untuk produk Asuransi Harta Benda yang berlaku selama 12 bulan. Perusahaan  Asuransi  Umum  wajib  mencantumkan  rincian  tarif  premi Asuransi Harta Benda sebagaimana angka 1 di atas beserta jaminan perluasannya dalam ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan/atau pembayar premi.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  wajib  mengenakan  premi  tambahan  yang wajar untuk setiap perluasan jaminan.

·         Tarif Premi dibagi menjadi 3 Kelas konstruksi sebagaimana dimaksud pada Tabel II.A Lampiran II Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013, yaitu :

o   Kelas Konstruksi 1: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan- bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela-jendela  dan/atau  pintu-pintu  beserta  kerangkanya,  dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.

o   Kelas Konstruksi 2: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan-bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi  kelas  1  (satu),  dengan kelonggaran-kelonggaran sebagai berikut   :

-          Penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras.

-          Dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding.

-          Lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

o   Kelas  Konstruksi  3:  Semua  bangunan-bangunan  lainnya  selain  yang disebutkan diatas.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  yang  memasarkan  Asuransi  Harta  Benda dengan menggunakan Loss Limit wajib memberlakukan tarif premi seperti pada Tabel II.B Lampiran II Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  yang  memasarkan  Asuransi  Harta  Benda dengan perluasan jaminan gangguan usaha (business interruption) wajib memberlakukan tarif premi untuk perluasan jaminan gangguan usaha seperti pada Tabel II.C Lampiran II Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013.

·         Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi seperti Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Bank atau Perusahaan Pembiayaan dan atau pihak lainnya dilarang menjual tarif premi asuransi yang  lebih  tinggi  dari  pada  yang  ditetapkan oleh  Perusahaan Asuransi Umum.

·         Ketentuan Risiko Sendiri minimum atas Asuransi Harta Benda terhadap risiko FLEXAS diatur sebagai berikut :

o   Okupasi sebagaimana disebut dalam Tabel II.D Lampiran II Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013 wajib diberlakukan risiko sendiri minimum termasuk time excess minimum sebagai berikut :

-          Untuk kerusakan fisik (material damage): 5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% dari total nilai pertanggungan / untuk setiap risiko  dan  setiap  lokasi (Declared  Value  any  one  risk  at  any  one location), mana yang lebih besar.

-          Untuk kerugian gangguan usaha (business interruption) ketentuan time excess sebagaimana disebut dalam Tabel II.D.

·         Okupasi  selain  yang  disebutkan  di  atas, ditetapkan  oleh  underwriter Perusahaan Asuransi Umum.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  hanya  dapat  memberikan  komisi  kepada kepada Perusahaan   Pialang   Asuransi,   Agen   Asuransi,   Bank   dan Perusahaan Pembiayaan yang berhubungan dengan perolehan bisnis. Biaya  akuisisi  yang  diperkenankan  hanya  dalam  bentuk  komisi  dan imbalan jasa (fee). Besarnya Biaya Akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 15% (lima belas per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  hanya  dapat  memberikan  diskon  kepada tertanggung langsung. Pemberian  diskon  hanya  dapat  dilakukan  untuk  polis  perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya. Besarnya diskon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 tidak boleh melebihi 5% (lima per seratus) dari tarif premi pada polis perpanjangan untuk tarif premi FLEXAS. Perusahaan Asuransi Umum tidak diperkenankan memberikan diskon atas dasar perpanjangan untuk pertanggungan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

·         Perusahaan Asuransi Umum dapat memberlakukan tarif premi jaminan risiko FLEXAS untuk Asuransi   Harta Benda yang memiliki nilai pertanggungan untuk kerusakan fisik (sum insured of  material damage) lebih besar dari USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) untuk setiap risiko dan setiap lokasi (any one risk and any one location) berdasarkan pertimbangan profesional underwriter,  dengan ketentuan tarif premi tersebut tidak lebih rendah dari 50% (lima puluh per seratus) dari tarif premi batas bawah.

·         Perusahaan Asuransi Umum dilarang memasarkan Asuransi Harta Benda yang menjamin asuransi machinery breakdown dalam 1 (satu) polis. Jaminan  machinery  breakdown  harus  diterbitkan dengan polis terpisah dari Asuransi Harta Benda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk harga pertanggungan atas kerusakan fisik (material damage) di  atas USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) pada setiap lokasi dan risiko.

·         Perusahaan Asuransi Umum yang bertindak sebagai penanggung ulang dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memberikan komisi reasuransi proporsional yang mengacu kepada On Gross Rate (OGR) dengan ketentuan sebagai berikut:

o   Maksimal 32,50% untuk Treaty Proporsional;

o   Maksimal 27,50% untuk Facultative.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  tidak  diperkenankan  menempatkan  risiko berbasis On Nett Rate (ONR) atau rate as agreed untuk setiap penutupan risiko.

·         Ketentuan ini berlaku efektif mulai 1 Februari 2014. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberlakukan ketentuan komisi reasuransi treaty proporsional dan facultative proporsional efektif tanggal 1 Februari 2014.

Created by Jon Warif Sitorus

C.        PENETAPAN TARIF PREMI PADA RISIKO KHUSUS BANJIR UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

·         Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Jaminan Risiko Banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda wajib memberlakukan tarif premi sebagaimana tercantum pada Tabel III.A Lampiran III Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013. Sedangkan Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Jaminan Risiko Banjir pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memberlakukan tarif premi sebagaimana tercantum pada Tabel III.B Lampiran III Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013.

·         Ketentuan tarif premi untuk polis Loss Limit pada lini Asuransi Harta Benda mengacu sebagaimana diatur  pada Tabel III.C. Sedangkan, Ketentuan tarif premi  untuk business interruption pada lini Asuransi Harta Benda mengacu sebagaimana diatur pada Tabel III.D.

·         Perusahaan Asuransi Umum wajib memberlakukan ketentuan risiko sendiri minimum atas risiko banjir sebagai berikut :

a.       Pada lini Asuransi Harta Benda :

                                           i.      Untuk kerugian fisik (material damage): 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.

                                         ii.      Untuk  kerugian  gangguan  usaha  (business  interruption):  time excess 7 hari.

b.      Pada lini Asuransi Kendaraan Bermotor: 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ganti rugi yang disetujui minimum Rp500.000 per kejadian.

·         Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan komisi kepada kepada Perusahaan Pialang   Asuransi, Agen Asuransi, Bank dan Perusahaan Pembiayaan yang berhubungan dengan perolehan bisnis.

·         Biaya  akuisisi  yang  diperkenankan  hanya  dalam  bentuk  komisi  dan imbalan jasa (fee). Perusahaan Asuransi Umum dapat memberikan biaya akuisisi dengan ketentuan sebagai berikut :

a.       Pada  lini  Asuransi  Harta  Benda,  besarnya  Biaya  Akuisisi  secara kumulatif tidak boleh melebihi 15% (lima belas per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

b.      Pada  lini  Asuransi  Kendaraan Bermotor, besarnya Biaya Akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

·         Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan diskon kepada tertanggung langsung. Pemberian  diskon  hanya  dapat  dilakukan  untuk  polis  perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya.

·         Besarnya  diskon  tidak  boleh  melebihi  5%  (lima  per  seratus)  untuk Asuransi Harta Benda dan 10% (sepuluh per seratus) untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dari premi bruto pada polis perpanjangan untuk tarif premi jaminan risiko banjir.Perusahaan Asuransi Umum tidak diperkenankan memberikan diskon tambahan lainnya atas dasar perpanjangan otomatis untuk polis dengan pertanggungan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

·         Perusahaan   Asuransi   Umum   dapat   memberlakukan   tarif   premi perluasan jaminan banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda yang memiliki harga pertanggungan untuk kerusakan fisik (sum insured of material damage) lebih besar dari USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) untuk setiap risiko dan setiap lokasi (any one risk and any one location) berdasarkan pertimbangan profesional underwriter dengan ketentuan tarif tersebut tidak lebih rendah dari 50% (lima puluh per seratus) dari tarif premi batas bawah.

·         Ketentuan tarif premi tidak berlaku untuk lini asuransi mikro. Jaminan machinery breakdown tidak dapat dilekatkan dalam jaminan polis Asuransi Harta Benda kecuali untuk harga pertanggungan atas material damage di atas USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) pada setiap lokasi dan risiko.

·         Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib memberlakukan tarif premi minimum untuk asuransi harta benda dan jaminan banjir pada 1 Februari 2014.

Created by Jon Warif Sitorus

D.        PENETAPAN TARIF PREMI RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

a.         Lini Usaha Asuransi Harta Benda

·         Perusahaan     Asuransi     Umum     dapat     menetapkan     harga pertanggungan baik untuk Kerusakan Fisik maupun Gangguan Usaha berdasarkan Full Value Basis, atau Loss Limit Basis.

·         Jika   harga   pertanggungan   didasarkan   pada   loss   limit   basis, Perusahaan Asuransi Umum wajib mendapatkan nilai deklarasi (declared value) yang besarnya sama dengan nilai  sebenarnya (actual value) obyek pertanggungan bersangkutan, dari tertanggung. Jika pada saat terjadinya kerugian, nilai deklarasi lebih kecil dari nilai sebenarnya, Perusahaan Asuransi     Umum dapat memberlakukan ketentuan pertanggungan di bawah harga.

·         Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.A.1 dan Tabel IV.A.2 Lampiran IV Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013.

·         Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehaan bisnis asuransi seperti Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Bank atau Lembaga Pembiayaan dan atau pihak lainnya dilarang menjual tarif premi asuransi yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  dapat  memberlakukan  tarif  premi Asuransi Gempa   Bumi   yang memiliki harga pertanggungan kerugian fisik (material damage) lebih besar dari USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) untuk setiap risiko dan setiap lokasi (any one risk and any one location) berdasarkan pertimbangan underwriter Perusahaan Asuransi Umum.

·         Ketentuan  Tarif  Premi  dalam  lampiran  surat  edaran  ini  tidak berlaku untuk produk asuransi mikro.

·         Perusahaan   Asuransi   Umum   wajib   memberlakukan   tarif   premi minimum untuk Asuransi Gempa Bumi pada 1 Februari 2014.

b.        Lini Usaha Kendaraan Bermotor

·         Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi atau tsunami.

·         Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan klausul KL-KBM-11 Klausul  Gempa  Bumi,  Tsunami,  dan  atau  Letusan  Gunung Berapi, yang merupakan perluasan dari syarat dan ketentuan pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sesuai edaran SK DPP AAUI no 06/AAUI/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator.

·         Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel  IV.E. Lampiran IV Surat Edaran Nomor SE- 06/D.05/2013

·         Perusahaan  Asuransi  Umum  harus  memberlakukan  ketentuan  risiko sendiri pada perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi sebesar 10% dari nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

Created by Jon Warif Sitorus